RUDI WALUJO PRASTIANTO

“Menuangkan isi kepala”

PKL vs. Trotoar di Jepang

Posted by rudiwp on November 19, 2006

Oleh: Rudi Walujo Prastianto

Sebagai orang Indonesia tentu kita sudah hafal lagu pedagang kaki lima (PKL) di perkotaan, baik di Surabaya, Bandung apalagi di Jakarta. Lagu lama, persoalan PKL tetap tidak terselesaikan meski setiap saat pemkot berusaha mengatasinya, bahkan trennya makin bertambah baik jumlah maupun lokasi operasinya.

Bila kita menyusuri jalanan di Jepang, maka pandangan mata kita tidak akan terlepas dari bagian tepi jalan yang namanya trotoar. Apalagi bagi para mahasiswa asing yang sebagian besar adalah “pesepeda sejati”, hampir dapat dipastikan setiap hari akan melewatinya bahkan tidak menutup kemungkinan sekaligus menikmatinya. Betapa tidak, “hodou” begitu dalam bahasa Jepangnya, bagi sebagian besar pengguna pemulanya, kesan pertama yang muncul paling tidak adalah adanya kesan lapang, bersih dan nyaman untuk dilalui.

Kondisi seperti di atas tidak hanya sekedar contoh, ada benang merah yang bisa kita tarik ke dalam persoalan kontemporer perkotaan yang terjadi di Tanah Air, termasuk di dalamnya yang melibatkan PKL. Selain ilustrasi kenyaman trotoar di Jepang, mari kita coba mengurai beberapa aspek positif lain yang terkait, sehingga memaksa kita harus berguru pada si empunya.

Pertama, aspek kebersihannya. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat Jepang adalah salah satu masyarakat yang sudah terkenal akan kebersihannya. Masyarakat yang sudah sadar akan kebersihan, bahkan seolah mendarah-daging. Kebersihan sudah menjadi budaya, justru akan merasa malu bila tidak berperilaku bersih. Entah dari mana mereka memulainya.

Bagi orang asing yang baru pertama kali menginjakkan kakinya di bumi Jepang tentu akan berpikiran seperti di atas pada saat dia mulai berjalan di atas trotoar. Jarang ditemui sampah-sampah yang berserakan di atasnya baik sampah plastik, kertas, botol atau lainnya. Yang ada adalah sampah-sampah yang sudah terbungkus dan tersusun rapi sesuai jenisnya di pinggir-pinggir trotoar atau di pinggir-pinggir rumah-rumah penduduk pada saat hari-hari pengangkutan sampah tiba. Ternyata kebersihan di segala penjuru kota bisa terwakili dengan kebersihan trotoarnya ini.

Ya, dari segi sistem, pemerintah Jepang telah sampai pada tingkatan pengelolaan sampah yang sistematis, bahkan ekonomis karena sebagian telah berhasil dikonversikan dalam bentuk energi lain yang berguna. Sarana dan prasarana pengelolaan sampah telah mendapatkan perhatian yang serius yang mana pembiayaannya tentu tidak lagi dianggap main-main dan musiman. Peraturannya sudah terlembagakan dengan baik yang diikuti dengan upaya sosialisasi secara meluas dan terus-menerus serta berkelanjutan. Semuanya itu membuahkan kondisi penanganan kebersihan yang efektif, praktis dan efisien. Maka tidak mengherankan jika Jepang menjelma menjadi salah satu negara dengan pengelolaan sampah terbaik di dunia.

Kedua, aspek proporsi ukurannya. Maksudnya proporsi lebar trotoar dengan lebar jalan utamanya adalah lebih dari cukup dan sangat rasional. Bahkan pada beberapa kasus, untuk jalan utama yang memiliki trotoar di kedua sisinya, lebar total dari kedua trotoarnya hampir sama dengan lebar jalan utamanya itu sendiri. Apakah ini tidak mengurangi kapasitas tampung arus transportasi darat bagi sebuah kota/negara industri seperti Jepang yang sangat sibuk, sehingga berpotensi merugikan potensi ekonominya? Dari kacamata ekonomi, pertanyaan ini cukup masuk akal, karena laju pergerakan komoditas ekonomi berbanding lurus dengan kapasitas dan dimensi media transportasinya. Tetapi kenyataan berbicara lain, yang berarti pasti ada motif lain di baliknya. Apa Anda pikir ini hanya sebuah kebetulan?

Tentu saja aspek yang satu ini sangat erat kaitannya dengan planing tata-kotanya. Kenyataan di lapangan memperlihatkan, tata kota yang diterapkan di kota-kota Jepang, apapun alasannya, dapat dikatakan tidaklah semata-mata bermotif teknis dan ekonomis saja. Ada faktor penting lainnya yang dipertimbangkan, yaitu kenyataan adanya moda transportasi lain yang harus dihormati dan tidak boleh diabaikan begitu saja karena memang keberadaannya sah dan logis. Ada spirit menghargai pemakai jalan lainnya (pejalan kaki dan pesepeda), di dalam pembangunan suatu tata lalu-lintas yang adil, merata dengan pertimbangan aspek keamanan-tinggi yang sudah melekat. Ada motif perimbangan bagi beragam pemakai jalan. Tidak ada yang merasa dianaktirikan dalam berlalu-lintas. Pendek kata, wawasan kemanusiaan yang lembut masih tersirat dalam geliat modernisasi kota. Sekali lagi ini membuktikan adanya planing yang cukup komprehensif dan elegan dari para pengambil keputusannya.

Aspek fisik yang nampaknya sepele ini, sesungguhnya bisa melahirkan potensi luar biasa bagi segi-segi kehidupan lainnya. Bahkan bisa saya katakan misalnya, kondisi ini akan mempengaruhi pertumbuhan mental dan perilaku anak yang nantinya akan membentuk karakternya di kemudian hari. Mungkin dibutuhkan kajian lebih dalam oleh pakarnya untuk wacana ini. Coba perhatikan bagaimana anak-anak di Jepang, bahkan mulai yang berumur 4 tahun, bisa begitu menikmati dan percaya diri dalam bersepeda di jalanan (baca trotoar), tanpa rasa kuatir sedikitpun. Bahkan dalam rombongan sekalipun. Ada kepastian dan jaminan keselamatan di tiap benak mereka. Dimana boleh atau tidak boleh lewat, dimana dan kapan waktu menyeberang, bagi mereka semuanya cukup jelas dan mudah dipahami. Logika dan etika masih berlaku di jalanan. Jauh dari perasaan takut dan mencekam bagi para orang tua mereka di rumah. Apakah akumulasi kondisi psikis yang demikian ini tidak ada pengaruhnya terhadap perkembangan karakter mereka di kelak kemudian hari? Lalu apakah sama dengan nasib anak-anak yang hidup di lingkungan serba semrawut dan tak menentu?

Ketiga, aspek peruntukannya. Sebagai contoh, pada umumnya sulit kita menemukan kendaraan yang parkir sembarangan di trotoar atau PKL yang beroperasi di sepanjang trotoar di jalanan Jepang. Ini mengisyaratkan paling tidak atas dua hal, kondisi sistim yang mantap dan penegakan hukum yang masif. Kebanyakan pemerintah kota telah berhasil menciptakan sistem yang mengatur peruntukan bagi tiap-tiap fasilitas umum secara konsisten. Fasilitas parkir yang memadai sudah ditentukan tempatnya. Demikian juga dengan aktivitas perdagangan sudah ada tempatnya tersendiri. Kondisi ini secara serempak akan menghasilkan pola pikir “tidak perlu harus beraktivitas di tempat yang tidak semestinya”, seperti penyalahgunaan parkir dan berjualan/dagang di trotoar. Di sisi lain ini membuktikan bahwa hukum sudah berdaya dalam fungsinya sehingga mampu berperan dalam mencegah pelanggaran penyalahgunaan fasilitas umum sekaligus mampu memulihkan kondisi akibat pelanggaran yang sudah terjadi dengan cepat. Hukum sudah benar-benar menjadi pengawal dan berjalan bersama-sama dengan masyarakat bagi ketertiban masyarakat itu sendiri.

Dari sudut pandang lainnya hal ini mencerminkan partisipasi positif lapisan masyarakat. Kesadaran hukum yang cukup tinggi sudah terjadi pada kebanyakan masyarakatnya. Bisa dibayangkan, tanpa adanya kesadaran seperti ini, maka akan sulit tercipta kondisi masyarakat yang tertib dan teratur. Hal ini juga bisa dilihat dalam aktivitas masyarakat lainnya di banyak tempat di perkotaan. Semisal aktivitas di taman-taman kota atau “koen”. Bagi mereka yang ingin berpesta kebun atau barbeque dalam kelompok yang cukup besar, mereka akan memilih tempat-tempat di taman yang memang diperbolehkan untuk melakukannya di situ. Mereka dengan sadar tidak menggunakan tempat-tempat yang tidak diperuntukkan untuk itu. Bila terlihat ada pelanggaran, dengan cepat petugas taman akan menegurnya dan yang ditegur segera menyadari kekeliruannya.

Keempat, aspek keberpihakan pada kaum lemah. Ini satu hal yang hampir terlupakan, tentang adanya tanda-tanda khusus yang terdapat di permukaan trotoar. Yaitu adanya tekstur permukaan ubin khusus (timbul) berwarna kuning yang ditata sedemikian rupa sehingga berfungsi sebagai petunjuk bagi pejalan kaki tunanetra. Jadi, seorang pejalan kaki tunanetra dapat dengan cukup mudah menempuh perjalanan sendiri melalui trotoar tanpa kuatir tersesat hanya dengan cara mengikuti tanda petunjuk yang ada pada trotoar tersebut. Bahkan dimana tempat yang menunjukkan tanda penyeberangan bisa diketahui, apalagi dibantu dengan adanya tata-suara khusus pada setiap lampu lalu-lintas di penyeberangan jalan. Secara singkat, inilah salah satu wujud nyata dan mendasar keberpihakan kota pada kaum yang kurang beruntung.

Apa arti semua ini? Jelas, masih ada sistim pemerintahan yang telah mampu mewujudkan tata-kota yang ramah dan memihak pada kaum lemah. Pembangunan menuju tatanan kota modern tidak diartikan dengan meminggirkan dan menggencet kaum lemah. Kemajuan industri dan pola kerja produktif tidak harus tampil dengan wajah garang tanpa kenal belas kasihan. Para penguasa kota-kota di Jepang seolah mengatakan bahwa masyarakat modern beserta teknologi tingginya bukanlah masyarakat yang angkuh, justru berupa kumpulan orang yang makin menghargai satu sama lain termasuk pada kaum yang kurang beruntung. Barangkali mereka sangat paham bahwa keberhasilan pembangunan yang hakiki, salah satu indikatornya adalah seberapa besar manfaat yang bisa diberikan kepada khalayak umum, alias semakin baiknya tingkat pelayanan kepada masyarakatnya.(@rwp)

5 Responses to “PKL vs. Trotoar di Jepang”

  1. arul said

    keteraturan sih yang bertanggungjawab…

    kalo Indo mah baik pemerintah maupun PKLnya gak tau ttg aturan deh…

  2. Adheet said

    Kalo mau ngikutin kyk Jepang, di sini sih sudah sangat terlambat.
    Butuh waktu puluhan tahun, supaya bisa terealisasi.
    Banyak yg perlu dibenahi, a/l yg paling mendasar “moral SDM-nya”, makanya perlu berangkat dari sektor pendidikan dulu u/ warga kita.

  3. hanifah said

    sulit untuk membiasakan kebiasaan yang baik, apalagi mesti untuk mengubah kebiasaan buruk (buang sampah sembarangan, dll). namun apa salahnya untuk belajar atau mencontoh dari Jepang, meskipun dari hal yang kecil… ganbate kudasai. ^_^.

  4. Rudi WP said

    Tuk Arul, Adheet, Hanifah:

    Thank dah mampir di sini.

    Jepang memulainya tdk dari kemarin, tapi sudah dirintis 200 th yang lalu, jauh sebelum RI nongol.
    Maka memang perlu waktu untuk berbenah, tapi itu ada syaratnya: harus segera dimulai, step by step, konsisten dan berkelanjutan alias harus ada plan jangka panjang yg masif.

    Kalo plan-nya selalu plin-plan, alias selalu berubah tiap pemerintahan berganti, ….ya..kapan mau sampai garis finish? alias selalu mulai dari NOL lagi ..bukan??

    Kuncinya, KONSISTEN dan WAWASAN JANGKA PANJANG

    Mari para generasi muda yang memulai, kalo yg tua sudah tidak bisa ….
    Tetap semangat !!

    Salam,

  5. Nur said

    Yup.. betul. Memang harus dimulai dari generasi yang muda.
    Kemarin waktu saya naik angkot yang isinya cuma tiga anak seusia SMP berbaju bebas saja, dua kali saya melihat mereka buang sampah jajanan ke luar angkot begitu saja tanpa sempat mencegah. Waktu si anak yang satu menghabiskan minuman di plastik, saya sudah ancang-ancang mencegah dia membuangnya ke luar… Untungnya dia nurut🙂

    Kalau dari kecil saja sudah “dibiasakan” bahwa “jalanan adalah tempat sampah”,, gimana mau bersih ya??

    Jadi, memang harus dimulai dari generasi yang muda… Tapi generasi orang tuanya pun harus betul-betul menanamkan moral kebersihan itu juga ^__^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: