RUDI WALUJO PRASTIANTO

“Menuangkan isi kepala”

Menyoal Razia PNS “Nakal”

Posted by rudiwp on November 5, 2006

Belum lagi masalah bencana lumpur Lapindo terselesaikan, warga metropolis (Surabaya) kembali disodori oleh berita yang tidak kalah memprihatinkan. Satpol PP Pemrov Jatim telah merazia 244 orang PNS dari lima unit kerja yang dianggap kurang disiplin, setelah sebelumnya berhasil menjaring para PNS yang keluyuran di mal pada saat jam kerja. (Jawa Pos, 23 Juni 2006).

Pelaksanaan kebijakan ini menjadi penting untuk dicermati karena menyangkut faktor penting dalam konteks hubungan pemerintah dengan masyarakatnya. Bahkan salah satu anggota dewan Jatim menyatakan, tindakan para PNS tersebut berkategori memalukan dan pelakunya tidak bisa dibiarkan begitu saja, alias harus diproses.

Tapi, tidak adakah solusi lain yang lebih elegan, dengan akuntabilitas lebih tinggi dan memberi dampak lain yang positif dalam mengatasi masalah ketidakdisiplinan PNS ? Orang Surabaya bilang : “Kok cik nemene, rek…rek..? opo gak onok coro liyo, sing luwih pokro, tah ?” (Kok kebangetan amat, ya? Apa tidak ada lagi cara yang lebih baik dan tepat?) Karena bagaimanapun juga upaya penertiban semacam itu juga akan berdampak pada aspek mendasar lainnya, yang bisa mengindikasikan kredibilitas bagi suatu institusi. Bermutu tidaknya suatu institusi, tergantung dari kebijakan-kebijakan yang dihasilkan.

Efektivitas Sebuah Pendekatan
Secara legal-formal, upaya razia ini memang masih dalam koridor hukum yang berlaku karena tindakan tersebut didasarkan pada Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2000 tentang jam kerja PNS di lingkungan Pemprov Jatim. Dalam hal ini kita patut memberikan apresiasi positif untuk sebuah upaya penegakan hukum. Namun demikian, masih banyak aspek di luar hukum yang patut dipertimbangkan.

Pada saat tingkat kesadaran masyarakat akan partisipasinya dalam hubungan masyarakat-pemerintah makin meningkat, maka kinerja aparat pemerintah akan selalu dipantau. Termasuk di dalamnya, merespon setiap produk keputusan penguasa, apalagi jika menyangkut hajat hidup mereka sehari-hari. Sehingga setiap solusi yang akan dipakai harus sudah benar-benar ditimbang dari banyak aspek berikut segala implikasinya.

Pelaksanaan razia semacam itu sebenarnya kontra produktif. “Tertangkap” oleh aparat masih memberikan efek psikologis negatif bagi kebanyakan masyarakat kita. Kesan sebagai “pesakitan” masih cukup memalukan di mata umum. Dalam masyarakat paternalistis, parameter wibawa masih sangat berperan untuk mengangkat kredibilitas. Sehingga jika razia menjadi sebuah solusi, justru berpotensi menurunkan wibawa PNS secara keseluruhan. Kalau sudah demikian adanya, masyarakat umum akan sulit mengapresiasi secara positif.

Untuk urusan ini, pemerintah China pun masih terus berupaya meningkatkannya. Baru-baru ini mereka menerapkan peraturan : para pegawai pemerintah wanita tidak diperbolehkan memakai rok mini dalam bertugas dan bagi pegawai pria dilarang memelihara jambang lebat. Hal ini tidak lain untuk mengangkat wibawa yang selanjutnya diharapkan turut mendongkrak kinerja para PNSnya.

Dari segi efektivitas pun, cara razia terhadap PNS semacam ini masih dipertanyakan. Masyarakat kita sudah sangat akrab dengan cara razia-merazia. Misalnya masalah klasik razia PKL di jalanan. Tidak di Surabaya, Jakarta maupun di Bandung. Indikator efektivitas dan keberhasilannya masih remang-remang, apalagi proses pasca razia masih sangat samar bagi masyarakat. Sehingga apa yang akan dilakukan setelah PNS “nakal” terjaring, tetap menjadi pertanyaan besar.

Apalagi pada saat spirit reformasi sudah menjalar luas di tengah masyarakat umum. Solusi yang bernuansa “kekerasan” mesti sudah harus dihindari. Masyarakat merindukan solusi yang lebih “lembut”, “civil approach”.

Untuk itu diperlukan suatu solusi yang lebih komprehensif. Bukan penyelesaian yang hanya bersifat responsif, tidak berdasarkan planning yang matang. Di samping itu, “wajah” setiap produk keputusan otomatis akan mencerminkan kualitas dari si pembuat keputusan itu sendiri.

Pendekatan yang lebih Elegan
Menurut hemat penulis, masih ada pendekatan lain yang lebih elegan, jauh dari kesan “kekerasan” yang “menjatuhkan” martabat PNS. Sekaligus solusi ini sebenarnya sudah inheren dalam keseharian dan bukan menjadi sesuatu yang asing bagi para PNS itu sendiri.

Selain itu, pendekatan ini juga mampu memicu upaya pemberdayaaan aspek lain yang menjadi indikator-indikator positif kinerja PNS dalam suatu unit kerja. Diantaranya mampu membangkitkan dan mengaktualisasikan kembali konsep reward dan punishment.

Sebagai gambaran, secara umum jam kerja pegawai negeri di Jepang adalah antara jam 09.00 hingga 17.00, dengan waktu istirahat siang antara jam 12.00 hingga 13.00. Namun untuk pegawai bagian public service seperti di shiyakusho (pemda setingkat Kabupaten/Kota), tidak ada rentang waktu istirahat khusus. Hanya dibuat cara bergiliran di antara pegawainya untuk menangani masyarakat yang butuh pelayanan.

Dalam sistim kerja ini ditumbuhkan betul kesadaran akan kedisiplinan. Artinya, pada saat jam kerja, mereka akan benar-benar bekerja di tempat sesuai dengan bagiannya masing-masing. Begitu jam istirahat tiba, mereka akan gunakan untuk makan siang dan istirahat sejenak kemudian mulai kerja lagi saat jam istirahat berakhir. Tingkat kelalaian mereka mungkin hanya dalam hitungan kurang dari 5 menit.

Kedisiplinan mereka dijaga dengan kultur “malu berbuat salah”, apalagi dihadapan rekan sekerja. Dengan kesadaran tinggi, mereka memahami bahwa kesalahan/kekeliruan, apalagi yang disengaja akan secara langsung menurunkan kredibilitasnya. Untuk itu mereka akan sangat menghindari tindakan-tindakan yang indisipliner. Secara umum memang hingga saat ini masyarakat Jepang masih memegang kuat tradisi “malu berbuat salah” itu di banyak sektor, baik di lingkungan kerja hingga di jalan raya.

Dalam sistim kerja PNS kita, durasi kerjanya sudah cukup jelas. Struktur kewenangannya pun juga sudah ada, alias sudah jelas. Jadi sebenarnya tidaklah sulit untuk menset “jam-kerja”nya, yang disesuaikan dengan unit kerja masing-masing. Selanjutnya didisain suatu mekanisme kontrolnya (gampangannya : daftar absensi) bagi para pegawai dan harus dievaluasi secara berkala. Cukup dengan melihat record dalam mekanisme control tersebut, maka semua tindakan administratif terhadap setiap pegawai bisa dengan mudah dilakukan. Tidak akan diperlukan lagi cara-cara semacam razia untuk menertibkannya. Lebih mudah dilakukan dan dievaluasi yang berarti akan menjadi low cost, sekaligus dengan akuntabilitas tinggi dan transparan.

Untuk menjaga kontinyuitas dari sistim ini diperlukan mekanisme reward dan punishment. Reward akan membuat para PNS betah “duduk ditempat”nya serta memacu kinerja agar makin optimum. Sementara punishment akan meminimalisir perilaku-perilaku menyimpang. Lagi-lagi, konsekuensi penegakan hukum yang dipertaruhkan dan akan menjadi kunci keberhasilannya. Jika yang satu ini mandul, semua akan menjadi nol besar.

Akhirnya, jangan sampai ada image bahwa animo masyarakat yang masih cukup tinggi untuk menjadi PNS bukan dikarenakan kesan yang baik dari status PNS, tapi lebih karena dengan menjadi PNS akan ada lebih banyak kesempatan untuk bekerja “sak karepe dhewe”. Semoga tidak terjadi. (@rwp).

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: